+62 294 388 160 | pusdalops.bpbdkab.kendal@gmail.com

Sekretariat


Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala pelaksana BPBD dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai tugas :

  1. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
  2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
  3. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. menyiapkan bahan, kelengkapan, sarana administrasi proses pemilihan anggota Unsur Pengarah;
  7. memfasilitasi kegiatan/pertemuan anggota Unsur Pengarah dengan menyiapkan bahan rapat, sarana prasarana, perlengkapan, sesuai kebutuhan anggota Unsur Pengarah;
  8. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Badan serta penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang diterima dari APBD, APBD Provinsi, APBN, dan sumber lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  9. melaksanakan pengumpulan data dan informasi kebencanaan di daerah sebagai bahan laporan dan kebijakan lebih lanjut serta bahan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan bencana dan upaya penanggulangan bencana;
  10. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian;
  11. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard Operating Procedures (SOP) serta fasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  12. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
  13. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
  14. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
  15. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  16. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  17. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  18. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
  19. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.