+62 294 388 160 | pusdalops.bpbdkab.kendal@gmail.com

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi


Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala pelaksana BPBD dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertugas:

  1. menyusun program kegiatan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
  2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
  3. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi di lingkungan Badan untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  7. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  8. melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait pada pasca bencana;
  9. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  10. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan, dan fungsi pelayanan publik;
  11. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna pembangunan kembali prasarana dan sarana dan sarana sosial masyarakat;
  12. memfasilitasi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik, dan pelayanan utama dalam masyarakat;
  13. melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  14. melaksanakan perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, dan rumah masyarakat di daerah bencana;
  15. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pemulihan sosial psikologis guna membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat di daerah bencana;
  16. mengadakan rekonsiliasi dan resolusi di daerah bencana yang diakibatkan oleh konflik;
  17. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  18. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
  20. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.